Dinilai Politisasi Buku Pelajaran, GMNI Minta Presiden Evaluasi Mendikbud

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino
Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino

JAKARTA (Awal.id) – Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino, meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai telah kecolongan, membiarkan dunia pendidikan mengalami politisasi.

Seperti diketahui, sebuah gambar yang memperlihatkan kumpulan soal dari buku pendamping pelajaran yang berjudul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, menjadi viral di media sosial, karena menyebut nama Pak Ganjar yang disebut tidak pernah bersyukur bahkan tidak pernah salat dan berkurban.

“Ini tragedi yang menyedihkan di dunia pendidikan kita. Bukan satu kali ini saja, dulu ada soal ujian sekolah yang sandingkan nama Gubernur Anies dan Ibu Megawati. Ini politisasi yang parah, tidak layak terjadi di dunia pendidikan,” ujar Arjuna, Rabu (10/2/2021)

Menurut Arjuna, berulangkali masuknya muatan-muatan politik dalam buku pelajaran dan soal ujian menunjukkan kontrol dan pengawasan terhadap konten/isi pembelajaran yang dilakukan oleh Kemendikbud sangat lemah.

“Harusnya ada kontrol dan pengawasan dari Kemendikbud. Sebelum materi itu diajarkan kepada siswa, ada mekanisme standarisasi untuk menilai buku atau soal ujian layak diberikan kepada siswa atau tidak. Semua mekanisme ini tidak berjalan. Terus kecolongan,” papar Arjuna.

Arjuna menambahkan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku Pelajaran yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan haruslah disusun berdasarkan standar nasional pendidikan yang sesuai standar kompetensi yang ingin dicapai oleh mata pelajaran tersebut. Bukan berisi propaganda politik dan nuansa pencemaran nama baik.

“Sudah ada peraturan tentang standarisasi buku mata pelajaran. Seharusnya itu bisa digunakan sebagai instrumen kontrol dan pengawasan. Tapi nampaknya instrumen tersebut tidak berjalan. Dan di diamkan saja oleh Kemendikbud”, tambah Arjuna

Arjuna menilai buku pelajaran berperan penting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, sehingga perlu ada pengawasan yang ketat agar sesuai dengan standar pendidikan nasional.

Selain itu, menurut Arjuna peristiwa ini tidak layak terjadi pasalnya bertentangan dengan visi Presiden Jokowi yang ingin menjadikan dunia pendidikan sebagai proses penanaman dan penguatan karakter. Namun yang terjadi justru dunia pendidikan dijadikan alat propaganda politik dan pencemaran nama baik. (is)

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *