Tahun 2021, Hendi: 1.641 RTLH di Kota Semarang akan Dibedah

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meninjau rumah tak layak huni di wilayah Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meninjau rumah tak layak huni di wilayah Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan

SEMARANG (Awal.id)  – Pemerintah Kota Semarang akan membedah 1.641 rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya. Untuk memastikan kelayakan rumah yang dibedah, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyempatkan diri untuk turun ke bawah (turba), Rabu (17/2/2021).

Pada tinjauan ke lapangan, orang pertama di jajaran Pemkot Semarang itu mengunjungi wilayah Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan. Hendi panggilan akrab Wali Kota Semarang, langsung melakukan verifikasi terhadap rumah tak layak huni yang masuk dalam program bedah rumah.

Di Muktiharjo Kidul, proses bedah rumah saat ini masih berlangsung. Tiga unit rumah tak layak huni dibedah agar memenuhi standar kelayakan sebagai tempat tinggal.

Menurut Hendi, percepatan proses rehab RTLH di kawasan Muktiharjo Kidul terus dikebut, mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu lokasi terdampak banjir pada 6 Februari 2021 lalu.

“Proses program RTLH sebenarnya cukup panjang, karena harus melalui proses pengajuan, verifikasi lapangan oleh dinas terkait, pembuatan RAB dan penganggaran. Untuk program RTLH yang dilaksanakan tahun 2021, proses verifikasi, penyusunan RAB dan lain-lain pada tahun 2020,” terang Hendi.

Khusus rumah yang tertimpa bencana, puting beliung, pohon tumbang, atau bencana lain, kata Hendi, ada pengecualiannya.

“Contohnya di Muktiharjo Kidul yang terdampak hujan ekstrem kemarin, sudah kita cek lapangan, hari ini disurvei, minggu depan mulai pengerjaannya. Ada tiga rumah di wilayah Muktiharjo Kidul,” papar Hendi.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Ali menambahkan  program rehab RTLH di Kota Semarang bersumber pada dua anggaran, yaitu anggaran pembangunan daerah dan anggaran pembangunan pemerintah pusat.

“Untuk tahun 2021 dari anggaran pusat (APBN) 741 unit dan APBD 900 unit,” terang Ali.

Ali menegaskan, tidak ada pengecualian bagi warga untuk mengajukan RTLH,sepanjang memenuhi persyaratan. Setelah mengajukan, Pemerintah Kota Semarang akan melakukan verifikasi lapangan guna menentukan rumah tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. “Verifikasi dilakukan agar yang mendapatkan bantuan ini memang masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya.

Sedang persyaratan yang harus dipenuhi warga yang ingin memperoleh program rehab RTLH, lanjut A;li, antara lain surat pengantar atau keterangan tidak mampu dari pihak kelurahan, tanah yang ditempati tidak sengketa dan atas nama sendiri serta dengan melampirkan KK dan KTP. (*)

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

1 Respon

  1. Darobi berkata:

    Apa saya dapat rtlh. Atas nm darobi almt. Kalimasada 4 rt 006 rw 005.sekaran gunungpati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *