Teror KKB di Intan Jaya, Pemerintah Tak Perlu Ragu Lakukan Operasi Militer

Liona Nanang Supriatna
Liona Nanang Supriatna

BANDUNG (Awal.id) –  Pemerintah tidak perlu ragu melakukan operasi militer ke daerah Intan Jaya.  Selain demi melindungi penduduk sipil yang tidak berdosa serta aparat kemanan, baik TNI maupun Polri, juga untuk menjaga kepercayaan seluruh komponen bangsa Indonesia terhadap hadirnya NKRI di Papua.

Demikian ditegaskan Dr Iur Liona Nanang Supriatna SH MHum, pakar Hukum Humaniter Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, di Bandung, Rabu (17/02/2021).

Menurut Liona, pemerintah tidak perlu ragu dan takut atau khawatir akan mendapat reaksi atau tekanan internasional, karena gerakan teror yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua.

“Teror Kelompok Kriminal Bersenjaya yang terjadi di Intan Jaya murni merupakan masalah dalam negeri negara Indonesia. Tidak ada satu pun negara di dunia yang dapat melakukan intervensi urusan dalam negeri negara lain,” ujar President The Best Lawyers Indonesia (BLCI).

Liona mengatakan tindakan tegas dan terukur yang selama ini dilakukan terhadap kelompok yang dianggap intoleran merupakan prestasi tersendiri dari pemerintahan Jokowi.

“Tindakan yang sama, tegas dan terukur terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata berserta organisasi underbow-nya di Papua, seharusnya dilakukan Pemerintah. Baik yang ada di lingkungan kampus, pemerintahan maupun di masyarakat, tidak boleh diberikan tempat bagi mereka yang ingin memisahkan diri dari NKRI,” tegas Alumus Lemhannas Angkatan 58.

Berdasarkan Protokol Tambahan II, 1977, Konvensi Jenewa 1949, menurut Liona, Kelompok Kriminal Bersentaja di Papua bukanlah termasuk pada kategori konflik bersenjata noninternasional (Non International Armed Conflict).

Pengurus Pusat ISKA menilai ada dua dasar atau alasan KKB bukan termasuk dalam konflik bersenjata noninternasional.

Pertama, tidak memenuhi minimum level of intensity. Artinya konfrontasi bersenjata yang dilakukan oleh KKB tidak mencapai tingkat intensitas minimum, masih bersifat sporadis atau tidak ada kontinuitas/keberlangsungan yang terus menerus tanpa henti.

Kedua, KKB tidak memenuhi minimum of organization, sebagai pihak yang berkonflik. KKB tidak menampilkan atau menunjukkan unsur minimal suatu organisasi pemberontak yang terorganisir dengan baik.

Menurut Liona, Protokol Tambahan II, 1977, Konvensi Jenewa 1949 khususnya Pasal 1 ayat (2) secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan hukum internasional untuk kasus KKB di Papua.

“Protokol ini tidak berlaku untuk situasi-situasi kekerasan dan ketegangan dalam negeri, seperti huru-hara, tindak kekerasan yang bersifat terisolir dan sporadis, serta tindak kekerasan serupa lainnya, yang bukan merupakan konflik bersenjata,” ujarnya.

Mengacu hal tersebut, Liona berpendapat  penegakan hukum nasional secara absolut dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus KKB di Papua. Jika tidak diselesaikan sekarang, dikhawatirkan KKB akan membesar dan menjelma menjadi kaum belligerent, yaitu kelompok bersenjata terorganisir.

“Sudah saatnya emerintah Jokowi bertindak tegas dan terukur sesuai dengan hukum,” pungkas Liona yang juga anggota Dewan Kehormatan Peradi Jawa Barat. (*)

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *