Menkumham Tolak Sahkan Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Dokumen Dinilai Tak Penuhi Syarat

Menkumham Yasonna Laoly
Menkumham Yasonna Laoly

JAKARTA (Awal,id) –  Tarik ulur soal keabsahan kepengurusan Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dengan Ketua Umum Moeldoeko terjawab sudah.

Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pada pengumumannya memutuskan menolak pengesahan Kepengurusan Partai Demokrat dengan Ketua Umum Moeldoeko.

Menkumham mengatakan, Partai Demokrat yang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatra Utara memang sudah menyerahkan dokumen untuk mengesahkan kepengurusan. Namun setelah diverifikasi, dokumen tidak memunuhi syarat.

“Hasil verifikasi, berkas belum dapat dipenuhi kepengurusan DPD dan DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan permohonan KLB di Deliserdang ditolak,” ujar Yasonna dalam konferensi pers, Rabu (31/3/2021).

Diketahui, kubu Moeldoko sebelumnya telah menyerahkan susunan kepengurusan dan hasil KLB ke Kemenkumham. Demokrat kubu Moeldoko sempat diberi waktu untuk melengkapi dokumen mereka.

Padahal menjelang pengumuman oleh Menkumham, Partai Demokrat kubu Moeldoko melalui juru bicaranya Muhammad Rahmad optimistis kepengurusan PD hasil KLB bakal diterima dan disahkan Kemenkumham. (*)

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *