MUI Desak Pemerintah Cabut Perpres Miras

Ketua Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam
Ketua Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam

JAKARTA (Awal.id) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang isinya mengizinkan investasi minuman keras (miras) di empat wilayah di Indonesia.

“Soal Perpres Miras, komitmen MUI jelas, cabut aturan yang melegalkan miras,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam dalam keterangannya, Selasa (2/3/2021).

Pencabutan aturan tersebut, menurut Asrorun,  demi mewujudkan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara luas. Dia juga mengingatkan rekomendasi Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat.

“Salah satu poin fatwa itu berisikan agar pemerintah melarang peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat. Caranya, tidak memberikan izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut, dan tidak memberikan izin untuk memperdagangkannya,” jelas Asrorun.

Selain itu, dia juga meminta pemerrintah agar menindak tegas pihak yang melanggar aturan tersebut.

Ketua MUI Cholil Nafis menambahkan miras merupakan minuman yang haram untuk dikonsumsi. Secara pribadi, pihaknya ikut menolak dan meminta agar pemerintah mencabut Perpres tersebut.

Menurut Cholil, persoalan miras bukan hanya sekadar persoalan bagi agama Islam semata. Namun, pengomsian miras sangat tak menguntungkan bagi masa depan masyarakat Indonesia.

“Tapi soal kemanusiaan juga. Miras adalah meracuni otak,” kata dia.

Aturan tentang izin investasi miras tersebut menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak. Sejumlah kalangan yang menolak dan bersikeras menilai aturan tersebut dapat meningkatkan kriminalitas dan tidak sesuai dengan ajaran agama. (*)

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *