Demokrat Kubu Moeldoko Keluarkan Amunisi Terakhir, Gugat AD/ART Partai ke PTUN  

Moeldoko, Ketum Partai Demokrat versi KLB
Moeldoko, Ketum Partai Demokrat versi KLB

JAKARTA (Awal.id) – Partai Demokrat kubu Moeldoko akan menggunakan amunisi terakhir untuk melawan penolakan pemerintah atas mengesahkan kepengurusan partai hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

Amunisi yang disiapkan yaitu mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Demokrat pimpinan Moeldoko, Saiful Huda menyatakan pihaknya berencana menggugat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat ke PTUN.

“Karena permohonan kami yang ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM, pasti kami akan terus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan di PTUN,” kata Huda dalam keterangan yang diterima, Rabu (31/3).

Huda mengatakan DPP Partai Demokrat pimpinan Moeldoko pada dasarnya menghormati keputusan pemerintah itu. Keputusan itu, lanjutnya, sekaligus membantah isu miring yang berkembang.

“Ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat. Ini juga membuktikan bahwa Bapak Moeldoko telah difitnah oleh SBY dan AHY yang menuduh pemerintah berada di belakang Bapak Moeldoko,” kata Huda.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan hasil perbaikan dokumen yang diserahkan kubu Moeldoko masih terdapat beberapa kelengkapan yang perlu dipenuhi. Di antaranya yakni belum ada DPD, DPC, serta tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC.

“Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak,” kata Yasonna dalam keterangannya, kemarin.

Yasonna mengatakan pihaknya telah meneliti seluruh berkas pengajuan perubahan struktur kepengurusan serta AD/ART Demokrat kubu Moeldoko. Hasilnya, tidak memenuhi syarat.

“Dengan dokumen yang ada, tentunya tidak mungkin lagi, dengan peristiwa yang apa, kita sudah teliti, tidak memenuhi,” ujarnya.

Dia mengatakan Kemenkumham tetap mengakui kepengurusan Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hasil Kongres 2020.

“Kemenkumham menggunakan AD/ART Demokrat tahun 2020 sebagai dasar untuk menolak kepengurusan KLB Demokrat,” paparnya.

Yasonna mempersilakan kubu KLB Moeldoko mengajukan gugatan ke pengadilan terkait polemik AD/ART. Ia menyatakan pihaknya tak berwenang menilai perdebatan mengenai AD/ART yang disampaikan oleh kubu Moeldoko.

“Jika pihak KLB merasa AD/ART tak sesuai Undang-undang Parpol, silakan digugat ke pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” papar Yasonna. (*)

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *