Ferry Nilai Bantuan Solar untuk Nelayan Sangat Tepat, Kurangi Penyimpangan

SEMARANG (Awal.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dalam waktu dekat ini segera mengucurkan bantuan sosial (bansos) bahan bakar minyak (BBM) kepada ribuan nelayan di Kabupaten Rembang. Bansos untuk pengendalian dampak inflasi itu diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jateng periode III TA 2022.

Bantuan sosial yang diwujudkan dalam bentuk BBM jenis solar itu akan diberikan kepada 1.947 orang nelayan. Sebelumnya, calon penerima bansos di Rembang diusulkan sebanyak 2.063 nelayan, namun setelah diverifikasi sejumlah data ternyata tidak valid lagi, karena penerima sudah meninggal atau penerima telah menjual kapalnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono menyambut baik kebijakan Pemprov Jateng yang memberikan bansos kepada para nelayan. Bansos yang diwujudkan dalam bentuk solar ini sangat diharapkan para nelayan sebagai sarana operasional mencari ikan di laut.

“Sangat tepat kalau baksos BBM untuk para nelayan diwujudkan dalam bentuk solar. Apalagi, BBM solar ini terkadang sulit untuk diperoleh nelayan di daerah. Kalau ada, jumlah solar yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan nelayan yang jumlahnya ribuan orang,” kata Ferry di Semarang, Selasa (1/11).

Di sisi lain, kata Ferry, bantuan sosial untuk nelayan dalam bentuk solar ini dapat mengurangi terjadi penyimpangan apabila bansos diwujudkan dalam bentuk uang.

“Jika berwujud uang, bisa memunculkan sejumlah potongan-potongan. Untuk dana inilah, untuk dana itulah. Lain kalau bansos berwujud solar, potongannya nyaris tidak ada, karena setiap nelayan sudah ditetapkan jumlah literannya,” katanya.

Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) Jateng ini mengakui kenaikan harga BBM pada awal September lalu telah mengakibatkan sejumlah elemen masyarakat terdampak ekonominya, tak terkecuali para nelayan.

Kenaikan harga solar tersebut, lanjut Ferry, membuat nelayan harus berhitung kembali mengenai untung ruginya jika hendak melaut. Pasalnya, pekerjaan mencari ikan di laut bukan seperti bekerja di kantor, yang hasilnya dapat diketahui setiap hari atau bulannya.

“Pekerjaan mencari ikan merupakan pekerjaan yang menggantungkan keberuntungan, Kalau pas untung, ya dapat ikan banyak. Kalau belum beruntung, ya cuma bisa mendarat ikan sedikit,” paparnya.

Belum lagi, sambung dia, jika kondisi cuara tidak mendukung. Cuaca ekstrem yang ditandai dengan tingginya gelombang laut, menjadi penghambat utama bagi nelayan untuk bisa melaksanakan pekerjaannya. Jika cuaca tidak bersahabat, nelayan hanya melakukan kerja sambilan dengan menjahit jaring yang rusak, tanpa menghasilkan pendapatan untuk keluarga.

Anggota legislatif dari pemilihan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Kebumen ini menuturkan untuk sekali melaut, seorang nelayan minimal membutuhkan beaya operasional sebesar Rp 500 ribu. Pengeluaran beaya itu untuk membeli solar dan bekal makanan selama melaut.

“Jika hasil tangkapan sedikit, ya nelayan merugi. Untuk itulah, nelayan biasa melihat kondisi cuaca jika hendak melaut, agar tidak mengalami kerugian,” papar Ferry.

Ferry menyarankan pemberian bantalan baksos berupa solar untuk nelayan hanya bersifat sementara. Pemprov Jateng perlu memikirkan program jangka panjang untuk membantu nelayan, khususnya nelayan kecil agar tidak kesulitan melaut.

Dari hasil survei Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di 25 kabupaten/kota, sebanyak 83 persen nelayan membeli BBM di pengecer dengan harga yang lebih tinggi dari BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar.

Kenaikan harga BBM ini membuat harga eceran menjadi lebih tinggi. Keadaan ini menekan pendapatan nelayan, karena sebagian besar ongkos melaut itu dihabiskan untuk membeli BBM.

Tak hanya itu, diskriminasi akses BBM subsidi terhadap nelayan juga masih ditemukan, mengingat berdasarkan Perpres 191 tahun 2014, nelayan harus memiliki surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat untuk mendapat BBM subsidi.

“Surat rekomendasi ini harus diurus setiap bulannya dengan syarat nelayan memiliki izin melaut (pas kecil) dan bukti pencatatan kapal (BPKP) yang dikeluarkan pihak Pelabuhan,” tandasnya. (adv/anf)

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *