Hendrar Prihadi Akan Bekukan Produk Dengan Harga Tidak Wajar

TEGAL (Awal.id) – Dalam kegiatan rapat koordinasi pemakaian pemanfaatan katalog elektronik pemerintah provinsi Jawa Tengah. Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi menyebut menitikberatkan prinsip terpercaya dan pro PDN (produk dalam negeri) dalam pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia.

Hendi menegaskan, dalam rangka meningkatkan sistem pengadaan pro PDN yang terpercaya, lembaganya dengan tegas akan melakukan pembekuan dan penurunan tayang produk pada sistem katalog yang tidak sesuai.

“Hari ini kami melakukan pengecekan pada lebih dari 2,2 juta produk yang ada di sistem katalog. Jika ada yang produk impor yang diklaim produk dalam negeri, atau harganya tidak wajar, akan segera dibekukan, bahkan turun tayang,” Ungkap hendi, di gedung pertemuan Hanggawana, Kota Tegal, Jumat (25/11).

Dari komitmen tersebut, Ketua LKKP menjelaskan, upaya tersebut juga dapat lebih membuka jalan bagi produk dalam negeri, terkhusus pelaku usaha mikro kecil untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan pemerintah.

“Lebih lanjut saya mendorong agar dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah bisa melakukan penyusunan berdasar pada produk yang di e-katalog, lalu dilakukan dengan metode mini kompetisi,” Paparnya.

Dikesempatan yang sama, Direktur Pengembangan Sistem Katalog, Yulianto Prihhandoyo yang hadir mendampingi Hendi meminta agar pemerintah daerah bisa meningkatkan jumlah pelaku usaha mikro kecil sebagai penyedia, untuk dapat menjalankan metode mini kompetisi.

“Bapak Kepala LKPP (Hendi) memiliki concern yang tinggi untuk produk dalam negeri usaha mikro kecil bisa tumbuh melalui katalog, maka itu ketika jumlah pelaku usaha lokal bisa ditingkatkan, ada mini kompetisi karena banyak penyedia,” Ujarnya.

Dari hal tersebut, Kasie Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa Biro APBJ Pemprov Jawa Tengah, Prastisto Nugroho, menyebutkan jika di Jawa Tengah sendiri saat ini telah ada aplikasi APIK LAKONI yang sejalan dengan fokua LKPP.

“Apik Lakoni merupakan aplikasi berbasis web untuk memfasilitasi UMKM agat bisa masuk e-katalog lokal. Mas Hendi sebagai kepala LKPP juga ikut meluncurkan program ini,” pungkasnya.

Lanjutnya melalui aplikasi APIK LAKONI, Prastisto menerangkan jika Biro APBJ Pemprov Jawa Tengah mencoba memberikan kemudahan dan layanan konsultasi bagi para pelaku UMKM.

“Untuk layanan konsultasinya sendiri telah dibagi dalam 7 bahasan seputar katalog elektronik lokal Jawa Tengah dan informasi produk dalam negeri,” Imbuhnya.

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *