Pemkot Semarang Segera Berlakukan E-SPPT di 16 Kelurahan

SEMARANG (Awal.id) – Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Desember ini berencana menerapkan elektronik surat pemberitahuan pajak terhutang (E-SPPT) di 16 kelurahan yang ada di Ibu Kota Jateng.

Kepala Bapenda Kota Semarang, Indriyasari, menyampaikan, dengan adanya E-SPPT tersebut, masyarakat bisa diberi kemudahan dan memanfaatkannya.

“Kita ingin memberikan kemudahan melalui sistem elektronik, sebagai peningkatan layanan kepada masyarakat. Serta wujud dari digitalisasi yang dilakukan Pemkot Semarang,” ujar  Indriyasari, saat bimbingan teknik E-SPPT Online di Thamrin Square, Rabu (23/11).

Pihaknya menjelaskan, nantinya masyarakat Kota Semarang akan bisa mengakses E-SPPT di bulan Desember. “Rencananya nanti Desember akan kita launching. Masyarakat bisa men-download dari website Bapenda, memasuki NIK, NOP PBB, lalu akan diverifikasi oleh sistem terkait besaran SPPT,” Terangnya.

Dalam waktu ini, Bependa Kota Semarang masih akan melakukan persiapan, kelurahan mana yang akan menjadi pilot projects diterapkan E-SPPT. Yang jelas, dari 4 pos kecamatan akan diambil 16 kelurahan, empat pos pembayaran pajak yang dimiliki Bapenda, yakni wilayah Timur, Tengah, Selatan dan Barat.

“Nanti tahun 2023 kita akan tetap melakukan pencetakan massal, sembari menerapkan E-SPPT ini,” jelasnya.

Dari total pendapatan asli daerah (PAD) di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), saat ini realisasinya mencapai 97,81 persen dari target Rp 538 miliar. Atau masih kurang sekitar Rp 12 miliar.

“Untuk total PAD realitasnya di angka 85,32 persen dari target sekitar Rp 1,9 triliun lebih. Kekurangannya hanya sekitar Rp 284 miliar, dan akan terus kita maksimalkan sampai akhir tahun,” terangnya.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Iswar Aminuddin, meminta Bapenda untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya masyarakat mengeluarkan uang, untuk membayarkan kewajibannya seperti PBB.

“Bapenda ini kan lembaga yang memberikan pelayanan, salah satunya adalah customer servicenya, petugasnya harus ramah kepada masyarakat,” Ujarnya

Iswar menegaskan, Bapenda harus berinovasi. Salah satunya menyiapkan sebuah ruangan khusus pembayaran PBB bagi mereka yang memiliki aset dalam jumlah besar.

“Dengan pelayanan yang baik, tentu kesadaran masyarakat akan semakin meningkat. Ingat Bapenda ini harus jemput bola, nggak seperti OPD lainnya. Gestur, informasi yang diberikan kepada masyarakat harus baik, agar masyarakat rela membayar pajak,” Imbuhnya.

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *