Warga Duga Aktivitas Proyek Beringin Penyebab Banjir Bandang

SEMARANG (Awal.id) – Warga Perumahan Wahyu Utomo, Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, masih melakukan pembersihan sisa material banjir, Rabu (9/11). 

Bencana banjir yang melalap wilayah Wahyu Utomo itu terjadi pada Minggu (6/11) petang. Sekitar 70 keluarga yang terdampak kejadian tersebut. Banjir juga membuat 3 rumah di RT 7 RW 6, Perumahan Wahyu Utomo rusak berat, dan merusakkan mobil dan motor milik warga.

Pasca banjir bandang tersebut, fasilitas umum di Perumahan Wahyu Utomo dipenuhi hamparan lumpur dan sampah.

Di sela-sela kesibukan warga yang membersihkan sisa material banjir, segelintir warga menduga aktivitas proyek di Daerah Aliran Sungai (DAS) Beringin menjadi penyebab terjadinya banjir.

“Warga sudah mengecek, ternyata ada jembatan semi permanen di sekitar kawasan industri yang tak jauh dari Wahyu Utomo yang menjadi penyebab banjir,” ungkap Agus Hariyono, Ketua RW 6,  Kelurahan Tambakaji, Ngaliyan.

Agus menjelaskan tentang jembatan semi permanen itu, pengembang membuat gorong-gorong untuk digunakan sebagai aktivitas proyek. Gorong-gorong yang berada di bawah jembatan yang melintasi DAS Beringin juga berukuran kecil.

Akibat penyempitan sungai, lanjut dia, pada saat debit air tinggi, arus sungai tidak bisa lancar itu tidak mampu menahan limpahan air hujan, sehingga menimbulkan banjir.

“Jembatan dan gorong-gorong itu juga jebol karena banjir, lantaran aliran air DAS Beringin tertahan di sana. Akhirnya limpasan air mengarah ke pemukiman di Perumahan Wahyu Utomo,” Ujarnya.

Keluhan warga Perumahan Wahyu Utomo itu ditanggapi Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman. Politisi asal PDIP ini mengaku geram dan meminta Pemkot Semarang menindakan tegas para pengembang yang mengabaikan keselamatan masyarakat.

“Tindak tegas kontraktor jika alih fungsi lahan terbukti menjadi penyebab banjir bandang,” tukasnya.

Menurut Pilus, panggilan akrab Kadarlusman, Tindakan tegas perlu dilakukkan agar masyarakat tidak kembali menjadi korban dan pihak yang dirugikan.

“Pendataan juga harus dilakukan, baik bangunan hingga pemanfaatan lahan di DAS Beringin, jika ada yang tidak mematuhi aturan kami sarankan langsung berikan peringatan keras,” ujarnya.

Pilus meminta dugaan penyebab banjir karena aktivitas proyek di Kawasan Industri Candi harus diteliti dan didalami Pemkot Semarang. Sebab, berdasarkan tata ruang salah satu syaratnya adalah 40 persen lahan dari pengembangan kawasan merupakan ruang terbuka hijau.

“Izin pengembangan kawasan itu perlu dievaluasi ulang,” pintanya.

Pilus menerangkan untuk menekan terjadinya banjir, Pemkot akan melakukan normalisasi DAS Beringin. Namun, kebijakan itu bukan kunci utama untuk mencegah banjir, apalagi jika pengawasan terhadap pengembangan kawasan tidak ketat dilakukan.

“Melihat kejadian tersebut dan duguan yang ada, Distaru Kota Semarang segera melakukan pendataan kawasan, terutama yang tidak mematuhi Perda setelah itu dilakukan penertiban,” imbuhnya. (is)

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *