Hendi Dorong Pemaksimalan Katalog Elektronik untuk Percepat Penyerapan Anggaran

JAKARTA (Awal.id) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para kepala daerah untuk segera membelanjakan uang pemerintah daerah yang belum direalisasikan sebesar Rp 278 triliun. Dana yang dibelanjakan itu jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar antara 210 sampai Rp 220 triliun.

Sorotan Presiden Jokowi itu mendapatkan perhatian besar dari sejumlah pihak, salah satunya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia disampaikan pada Rakornas Investasi Tahun 2022 di Jakarta.

Untuk itu, Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar segera melaksanakan tender dini (Pra-Dipa).

Hendi mengatakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah didorong untuk melakukan tender dini (Pra-Dipa), khususnya barang/jasa. Sementara untuk kontraknya, bisa ditandatangani pada awal tahun.

“Petunjuk Pak Presiden menjadi perhatian besar kami di LKPP, termasuk terkait persoalan penyerapan anggaran. Untuk itu kami mendorong pemerintah daerah untuk bisa menjalankan metode tender dini atau tender pra DIPA,” tutur Hendi, Kamis (8/12).

Menurut mantan Wali Kota Semarang ini, tender dini dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran, atau setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dengan menjalankan tender dini, anggaran bisa terserap sejak awal. Tender dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu atau persetujuan RKA, kemudian tanda tangan kontrak bisa dilakukan pada awal tahun,” imbuhnya.

Hendi merinci lembaganya saat ini mencatat untuk paket pengadaan tahun 2023 telah ada 23 kementerian, 16 lembaga, dan 25 pemerintah daerah yang telah melakukan tender dini atau tender pra-DIPA dengan total anggaran sebesar Rp 18,4 triliun.

“Pemerintah daerah masih ragu untuk mencontoh kementerian, lembaga, pemda yang telah menjalankan, atau berkomunikasi dengan LKPP. Untuk itu, kami berkomitmen mendorong performa penyerapan anggaran bisa lebih baik, sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” ujar Hendi.

Hendi mendorong agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memaksimalkan katalog elektronik dalam mempercepat penyerapan anggaran. Pasalnya, metode pengadaan melalui katalog elektronik memiliki proses yang cepat dan lebih sederhana. (is)

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *