Jelang PON 2024, Sumarno : Pengusaha Swasta Bantu Pembinaan Olahraga

SEMARANG (Awal.id) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno berpesan kepada para pengusaha swasta khususnya di daerah Jateng untuk membantu pembinaan olahraga. 

Hal tersebut dilakukan agar prestasi olahraga Jateng pada Pekan Olahraga Nasinal (PON) 2024 yang berangsung di Aceh – Sumut bisa bersaing dengan provinsi lain.

“‘Ya, idealnya memang para pengusaha swasta bisa membantu pendanaan olahraga Jateng. Ini penting demi kemajuan olahraga kita,” ungkap Sumarno saat menerima audiensi pengurus KONI Jawa Tengah yang dipimpin Plt Ketua Umum Bambang Rahardjo Munajat di Kantor Sekda Jateng.

Menurutnya. para pengusaha bisa menyisihkan sebagai dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk dana olahraga.

“Pastinya di Jateng ini kan banyak pengusaha sukses. Kalau sebagai dari CSR itu disalurkan ke olahraga, maka pembinaan atlet berjalan lebih lancar dan berujung pada prestasi,” ujarnya.

Saat audiensi Plt Ketua Umum KONI Jateng Bambang Rahardjo didampingi tiga Wakil Ketua Soedjatmiko, Amir Machmud, Sudarsono, Bendahara Prasetyo Budi Yuwono, Sekum Ahmad Ris Ediyanto, Kabid Pulahta M Bagus Faturrachman, kabid Media-Humas Darjo Soyat, serta Kabid Keolahragaan Disporapar Jateng Aria Chandra Destianto.

Pada kesempatan tersebut, Bambang menyerahkan buku Road Map KONI Jateng yang berisi tentang program dan strategi pembinaan olahraga Jateng kepada Sekda.

Bambang juga melaporkan tentang hasil PON XX Papua 2021 di mana Jateng merebut 27 medali emas, 47 perak dan 64 perunggu menempati posisi keenam di bawah Jabar, DKI, Jatim, Papua dan Bali.

“PON Aceh – Sumut kami berusaha untuk meningkatkan perolehan medali emas. Dan hal itu memerlukan anggaran yang besar,” tambah Bambang

Di sisi lain, Bambang juga menyinggung agenda KONI Jateng pada 2023, yakni digelarnya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Pati Raya (September), dan babak kualifikasi PON 2024.

“Dalam UU Keolahragaan, disebutkan KONI adalah pembantu pemerintah dalam pembinaan olahraga. Jadi perangkat untuk pembinaan menjadi kewajiban pemerintah,” beber Bambang. (is)

Sharing:

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *